1. Perspektif Sosiologis: Konflik Kepentingan dan Legitimasi Kepemilikan.
Dalam kajian sosiologi, konflik dalam proyek penataan lahan di Jalan Lingkar Salatiga dapat dianalisis melalui teori konflik sosial Karl Marx yang menyatakan bahwa pertentangan kepentingan terjadi akibat perebutan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks ini, lahan menjadi sumber daya yang diperebutkan oleh berbagai pihak—AFR, AFF, dan RO—yang masing-masing mengklaim kepemilikan dan legalitas aktivitasnya.
Konflik ini juga mencerminkan persoalan legitimasi hukum dan sosial, di mana status kepemilikan dan izin usaha tidak memiliki kejelasan yang diterima oleh semua pihak. Dalam teori wewenang Max Weber, keabsahan kekuasaan didasarkan pada legalitas yang jelas. Namun, dalam kasus ini, karena belum ada kejelasan otoritatif dari pemerintah, terjadi kebingungan di masyarakat mengenai siapa yang memiliki hak legal atas lahan dan izin penataan.
Selain itu, keterlibatan banyak aktor dengan kepentingan berbeda menimbulkan persaingan tidak sehat, termasuk potensi konflik horizontal antara pekerja dan warga sekitar yang terpengaruh oleh aktivitas proyek ini. Saling klaim dokumen dan dugaan pelanggaran batas lahan juga dapat memicu gesekan yang lebih luas jika tidak segera diselesaikan.
2. Dampak Sosial: Ancaman terhadap Stabilitas Sosial dan Kehidupan Warga.
Dampak sosial yang muncul akibat ketidakjelasan status penataan lahan ini meliputi:
– Ketidakpastian bagi warga sekitar: Warga yang tinggal di dekat lokasi proyek bisa merasa waswas jika terjadi konflik terbuka antar kelompok yang bersaing. Selain itu, jika lahan yang diklaim ternyata bersinggungan dengan lahan masyarakat, mereka bisa terdampak baik secara ekonomi maupun sosial.
– Potensi konflik horizontal: Ketika berbagai pihak memiliki klaim atas lahan dan izin, pekerja dari masing-masing kelompok bisa berselisih di lapangan, memicu ketegangan yang lebih luas.
– Ketidakstabilan ekonomi lokal: Jika konflik berkepanjangan, proyek bisa terhambat, sehingga peluang kerja bagi tenaga lokal bisa terganggu. Selain itu, jika ada indikasi aktivitas ilegal seperti penambangan terselubung, citra kota Salatiga sebagai wilayah non-pertambangan bisa tercoreng, berpotensi memengaruhi kebijakan investasi daerah.
– Ketidakpercayaan terhadap pemerintah: Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan konflik ini, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap otoritas hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.
3. Dampak Lingkungan: Ancaman terhadap Ekosistem dan Tata Ruang.
Dari perspektif lingkungan, proyek penataan lahan yang tidak terkontrol bisa membawa dampak negatif, di antaranya:
– Kerusakan ekosistem: Jika penataan lahan dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar lingkungan, dapat menyebabkan erosi, longsor, dan pencemaran air tanah.
– Alih fungsi lahan yang tidak sesuai tata ruang: Jika proyek ini ternyata berkaitan dengan aktivitas eksploitasi material, bisa terjadi penyimpangan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Salatiga yang bukan merupakan kawasan pertambangan galian C.
-Pencemaran dan gangguan lingkungan: Aktivitas alat berat, debu, dan potensi limbah dari proyek dapat mengganggu kualitas udara dan air bagi masyarakat sekitar.
4. Kajian Hukum: Regulasi yang Harus Ditegakkan.
Beberapa peraturan yang relevan untuk mengatasi persoalan ini antara lain:
– Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang → Mengatur bahwa setiap kegiatan penataan lahan harus sesuai dengan RTRW daerah, dan tidak boleh ada penyimpangan seperti aktivitas pertambangan di wilayah non-pertambangan.
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara → Menegaskan bahwa setiap kegiatan penambangan wajib memiliki izin yang sah, dan aktivitas tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana.
– Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara→ Menyebutkan bahwa Surat Izin Penataan Batuan (SIPB) hanya diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan tertentu. Jika AFR benar memiliki SIPB, pemerintah perlu melakukan verifikasi terhadap validitas izin tersebut.
– KUHPerdata Pasal 570 tentang Hak Milik → Mengatur bahwa kepemilikan tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga saling klaim lahan harus diselesaikan melalui jalur hukum yang sah.
5. Rekomendasi: Solusi untuk Pemerintah dan Pemangku Kepentingan
Untuk menyelesaikan persoalan ini, pemerintah Kota Salatiga perlu segera mengambil langkah-langkah berikut:
1. Audit dan verifikasi izin serta kepemilikan lahan: Pemerintah harus melakukan pengecekan mendalam terhadap dokumen yang diklaim oleh AFR, AFF, dan RO, termasuk izin SIPB, status hukum lahan, serta dokumen terkait proyek strategis nasional.
2. Moratorium sementara aktivitas di lokasi hingga status hukum jelas: Untuk mencegah konflik semakin membesar, aktivitas penataan lahan di Dukuh Warak sebaiknya dihentikan sementara sampai ada kejelasan hukum.
3. Mediasi antar pihak yang bersengketa: Pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan resmi dengan semua pihak terkait guna mencari solusi yang adil dan berbasis hukum.
4. Sosialisasi kepada masyarakat: Masyarakat sekitar harus diberikan informasi yang transparan terkait status proyek agar tidak muncul spekulasi atau keresahan.
5. Penegakan hukum bagi pelanggar aturan: Jika ditemukan pelanggaran hukum, baik terkait izin maupun dugaan aktivitas pertambangan ilegal, aparat penegak hukum harus bertindak tegas untuk memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku.
Kesimpulan
Konflik dalam proyek penataan lahan di Jalan Lingkar Salatiga bukan hanya masalah administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang serius. Jika tidak segera ditangani, konflik ini bisa berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan yang menghambat pembangunan daerah. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas dalam menegakkan aturan hukum, memastikan kejelasan status lahan, serta mencegah penyalahgunaan izin yang bisa merugikan masyarakat dan lingkungan. Kejelasan regulasi, transparansi, dan penegakan hukum yang adil adalah kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ini demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan bebas konflik.
(Guruh Cahyono/Redaksi)
