Datacracy dalam Politik Elektoral

Datacracy dalam Politik Elektoral
Advertisements

Oleh Dr. Idham Holik

Sebagai anggota masyarakat jaringan (network society), tentunya kita memandang internet sebagai kebutuhan dasar, apalagi kini di era WfH (Work from Home). Pandemi Covid-19 mendorong manusia untuk semakin tergantung pada internet.

Apakah benar internet membantu penggunanya? Atau sebenarnya penggunanya itu sendiri yang dieksploitasi oleh internet untuk memenuhi kepentingan ekonomi atau pasar berbasiskan big data?

Dalam perspektif ekonomi politik kritis, pertanyaan kedua lebih tepat. Lewat artificial intelligence dengan basis algoritma, aktivitas internet penggunanya memproduksi big data dan kemudian penggunanya terperangkap dalam filter bubble.

Terkait hal ini ada sebuah buku yang menarik untuk didiskusikan oleh peminat kajian ekonomi politik kritis bagaimana aktivitas atau pengalaman menggunakan internet dijadikan bahan mentah yang gratis (free raw material) yang digunakan untuk kepentingan ekonomi. Internet hadirkan tatanan baru ekonomi pengawasan (surveillance economy). Buku tersebut ditulis oleh Shoshana Zuboff (2019), seorang profesor dari Harvard University, dengan judul “The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power”.

Tentunya materi buku tersebut, mengingatkan saya atas buku-buku yang mendeskripsikan kekuatan big data dalam politik elektoral. Bagaimana big data menjadi basis politik marketing yang digunakan oleh kandidat untuk memenangkan pemilu dan bahkan bagaimana keakuratan big data mengalahkan hasil survei yang diadakan oleh lembaga-lembaga survei ternama tentang preferensi perilaku politik pemilih. Contoh buku tersebut misalnya seperti Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us about Who We Really Are yang ditulis oleh Seth Stephens-Davidowitz (2017).

Kini big data semakin menunjukan kekuatannya politik elektoral atau politik kebijakan. Wajar saja kini ada istilah baru, yaitu data is the new oil dan bahkan tidak sekedar hal tersebut, kini ada istilah surveillance politics atau surveillance democracy.

Kini pertanyaannya adalah bagaimana dengan kedaulatan warga atau pemilih, ketika semua aktivitas pengguna internet terekam dan bahkan tidak sekedar terekam tetapi dijadikan bahan bagi learning machine yang pada akhirnya pengguna internet itu sendiri yang didikte oleh internet.

Di era di mana kita sudah tidak bisa menghindari dari hegemoni internet, setidak-tidaknya ada dua pertanyaan reflektif yang penting kita ajukan, yaitu pertama, bagaimana masa depan kedaulatan rakyat dalam demokrasi ketika filter bubble mengarahkan apa yang mesti dibaca atau diakses oleh pengguna internet?; dan kedua, apakah mungkin kita masih bisa wujudkan communicative society yang seperti dikemukakan oleh Jurgen Habermas?

Digital literate atau digital well-educated people. Mungkin tipe warga atau rakyat yang demikian masih bisa diharapkan bagi masa demokrasi di era datacracy. Kini pertanyaannya, apakah kita termasuk jenis warga yang demikian? By the way.

Ilustrasi: Koran Tempo

error: Content is protected !!