Membaca Modus Pelanggaran Etik Pemilu 2019

Membaca Modus Pelanggaran Etik Pemilu 2019

Advertisements

Oleh Adi Arwan Alimin

Sepanjang tahun 2018 hingga 2019 terdapat 2.455 jumlah teradu yang diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Pada 2018 terdapat 521 pengaduan, sementara perkara yang naik sidang sebanyak 319, semuanya diputus. Pada 2019 terdapat 506 pengaduan, 331 yang naik sidang sedang yang diputus 255 perkara.

Dalam amar putusan tahun 2018, 522 pihak yang direhabilitasi, 632 peringatan tertulis, berhenti sementara 16, yang diberhentikan tetap sebanyak 101. Bandingkan amar putusan 2019 meliputi 648 rehabilitasi dengan 387 teguran peringatan tertulis. Tiga diantaranya berhenti sementara, 43 berhenti tetap. Data tersebut dihimpun DKPP RI per tanggal 5 Desember 2019.

Dari data ini juga menyebutkan jenis pengaduan tertinggi yang masuk ke DKPP dari pemilihan legsilatif, jumlahnya 380 pengaduan. Bandingkan dengan pilpres yang 15 aduan, dan 2 terkait pemilihan kepala daerah. Sedang pengaduan hal lain-lain sebanyak 109.

“Jika direkapitulasi berdasar unsur pengadu, 24 persen dari peserta pemilu atau paslon, dua persen tim kampanye, 49 persen dari masyarakat atau pemilih. 11 persen dari parpol dan 14 persen lainnya dari penyelenggara pemilu,” kata Dr. Ida Budhiati yang memimpin kelas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur KPU Provinsi, Sabtu, 7 Desember 2019 di Sovereign Hotel, Bali.

Bila data yang disampaikan di atas diurai, 124 pengaduan dari peserta atau paslon, sembilan dari tim kampanye. Jumlah terbesar dari masyarakat/pemilih, yakni sebanyak 249, sementara jumlah pengaduan parpol bahkan lebih sedikit, yaitu 54 dibanding dari penyelenggara sebanyak 70 pengaduan.

Lalu bagaimana peta sebaran pengaduan ke DKPP sepanjang tahun 2019? DKPP membagi empat tingkat pengaduan: kategori Rendah (0-10); Sedang (12-25); Tinggi (26-50); dan Sangat Tinggi bila pengaduan jumlahnya lebih 50 ke atas. Papua menempati urutan tertinggi dengan 76 pengaduan, sedang wilayah paling rendah adalah Yogyakarta dengan satu pengaduan. Sulawesi Barat masuk kategori rendah atas 10 pengaduan dengan delapan perkara yang memenuhi syarat untuk disidangkan.

Papua dengan 76 pengaduan yang lolos ke sidang etik sebanyak 19 perkara. Sementara Gorontalo yang mendapat enam pengaduan ternyata sama sekali tidak ada yang memenuhi syarat untuk disidangkan. Data lebih lengkap dapat diperoleh di DKPP RI.

Modus tertinggi dalam dugaan pelanggaran etik 2019, yakni 32 persen yang mencakup kelalaian pada proses Pemilu, 18 persen pelanggaran hukum, 17 persen manipulasi suara, 9 persen tidak ada upaya hukum efektif, perlakuan tidak adil, dan konflik kepentingan masing-masing 4 persen. Bagaimana untuk modus netralitas, ketidakberpihakan dan kemandirian, angkanya 3 persen. Pelanggaran hak pilih 2 persen, penyalahgunaan kekuasaan sebanyak 3 persen.

Secara prinsip etik jumlah yang dilanggar secara umum mengenai tidak profesionalnya penyelenggara, porsinya sangat tinggi. Ini masing-masing uraiannya: jujur 14 persen; mandiri 6 persen; adil 2 persen; akuntabel 7 persen; berkepastian hukum 7 persen; tertib 2 persen; terbuka 3 persen; proporsional 1 persen; profesional 57 persen, dan efisien 1 persen.

Data yang dirilis DKPP untuk evaluasi tahun 2019 di atas harus mendapat perhatian serius, terlebih pada tahun 2020 nanti, sebagian besar daerah di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah. Jumlah aduan dugaan pelanggaran kode etik tersebut masih mencerminkan wajah penyelenggara baik secara teknis maupun etik masih mengkhawatirkan.

Ataukah, kesadaran masyarakat pemilih yang sudah makin tinggi dalam mengawal penyelenggara pemilu, sebab berdasarkan data rekapitulasi pengadu jumlah unsur ini paling banyak. Dari total 506 pengaduan, 249 atau 49 persen datang dari warga. Sedang pengaduan dari penyelenggara pemilu terdapat 70, atau 14 persen.

Di forum Denpasar, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari 17 provinsi berkumpul untuk membincang evaluasi kode etik penyelenggara Pemilu 2019 tahap kedua. Sebelumnya di Batam juga bertemu TPD 17 provinsi. Unsur TPD yang menjadi bagian DKPP RI ini berasal dari 2 anggota KPU Provinsi, 2 anggota Bawaslu Provinsi dan dua orang mewakili tokoh masyarakat.

Data yang penulis nukil menanti informasi lebih lengkap dari laporan kinerja DKPP RI akhir tahun ini di Jakarta.

Bali, 7 Desember 2019

error: Content is protected !!