Membincang Arah Kiblat Demokrasi: Amerika Serikat

Home » Membincang Arah Kiblat Demokrasi: Amerika Serikat
Membincang Arah Kiblat Demokrasi: Amerika Serikat
Advertisements

Oleh Adi Arwan Alimin

Meski jaraknya berkisar 14.440, 78 kilometer atau membutuhkan durasi perjalanan udara selama hampir 18 jam, Pemilihan Presiden Amerika Serikat juga menyedot perhatian warga pemilih di negara lain. Termasuk di Indonesia. Status di media sosial ramai menyorak hasil pemungutan suara yang sebagain besar penulis lihat menjagokan Capres Joe Biden.

Orang-orang di sini memang tidak memiliki hak pilih atau dipilih, tidak juga memiliki kepentingan langsung apapun, namun sebagian orang di muka bumi ini percaya bahwa hasil apapun dari Pilpres di Negeri Paman Sam itu (baca Paman Biden), selalu memberi makna penting bagi mancanegara. Presiden AS terpilih akan membuat agenda dan kebijakan yang selalu pasti memengaruhi segala kebijakan di negeri lain. Negara itu memang masih digdaya.

Hingga hari ini, 14 November jam 14.10 Wita Joe Biden telah mengumpulkan 290 suara elektoral sementara petahana Donald Trump 232. Hasil yang melampaui dari target 270 suara bagi siapapun calon untuk kursi nomor satu di Amerika Serikat, lihat rilis The Associated Press. Hasil pilpres ini seolah mewakili suara yang menolak secara tegas kepemimpinan yang gaduh selama Amerika Serikat digawangi Donald Trump dari Partai Republik ini.

Selama ini kita selalu merasa kagum pada standar demokrasi yang digaungkan dari Amerika Serikat, seolah-olah semua hal yang berkaitan dengan urusan demokrasi dalam tatanan pergaulan dunia kiblatnya dari sana. Padahal semua itu tidaklah jauh lebih bagus dengan apa yang terus dibangun dalam sistem demokrasi di Indonesia. Jika orang selama ini menganggap tahapan Pemilihan atau Pilpres di Indonesia dinilai belum optimal, rupanya tidak sebab Amerika Serikat juga ternyata tak mampu menunjukkan contoh yang paling bagus. Lihatlah kegaduhan yang sedang terjadi di sana.

Amerika Serikat memang menganut standar tinggi kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat namun rupanya itu tidaklah cukup. Sejarah demokrasi Amerika Serikat sungguh dipenuhi konflik rasial dan politik diskriminatif yang membenarkan tindakan otoritarianisme dan peperangan atas nama demokrasi. Kita dapat membacanya dalam halaman-halaman sejarah AS yang panjang dan penuh perseteruan.

Bila dibandingkan dengan sejarah demokrasi di Indonesia, menurut penulis perkembangan suara rakyat di republik ini jauh lebih maju. Meski juga kerap dibayangi potensi konflik di masa lalu karena politik devide et impera namun ratusan suku bangsa yang berdiam dan saling hidup berdampingan ini tetap sanggup menjaga keragamannya dengan baik. Kekuatan suku bangsa ini mewujud saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak itu, khususnya setelah Pemilu nasional pertama dimulai tahun 1950-an, semua warga baik laki-laki dan perempuan yang telah cukup umur memiliki hak pilih yang sama.

Bandingkan pada situasi politik di Amerika Serikat, walau negeri itu telah ada sebagai negara konfederasi yang kuat ratusan tahun lalu, namun ternyata hak-hak dasar warga untuk urusan hak memilih pada perempuan baru dimulai seabad terakhir. Tekanan sangat keras ini khususnya pada warga negara kulit hitam. Ketidaksetaraan ini baru dapat dituntaskan lewat Amandemen Hak-Hak Kesetaraan atau ERA. Rancangan ini diusulkan sejak tahun 1923.

Bagaimana dengan suara perempuan di Indonesia untuk dapat melenggang bebas ke tempat pemungutan suara?

Meski peran politik perempuan Indonesia selalu relatif termarginalkan, khususnya dari segi jumlah keterwakilan perempuan di parlemen sejak periode 1950-2014 (lihat mkri.id/keterwakilan perempuan di DPR). Di Indonesia perempuan tidak pernah dilarang untuk menggunakan hak pilihnya.

Inilah fakta yang menarik untuk menimbang bagaimana negara telah hadir untuk menjaga hak pilih perempuan. Hak pilih itu dijamin sejak 18 Agustus dalam UUD 1945. Walaupun kisah ini dapat ditautkan pada sejarah Hindia Belanda yang tidak memberi akses pada pemilih perempuan di zamannya. Hak pilih perempuan di Hindia Belanda baru terbuka pada tahun 1925, namun pemerintah kolonial dan Volksraad (Dewan Rakyat Nasional) tidak berkehendak

memberikan kesempatan itu. (Lihat politik.lipi.go.id).

Secara sepintas kita mungkin memang kagum pada demokrasi versi Amerika Serikat namun di sisi lain juga perlu memahami bahwa di sini, Indonesia masih memiliki konsep kekeluargaan sebagai bangsa yang memungkinnya masih menjaga sistem etika dan moral. Kegaduhan yang amat ramai sekalipun biasanya tuntas dalam mekanisme gotong royong.

Cara Trump yang masih menolak hasil Pilpres AS sampai tulisan ini dibuat tak pernah dapat kita bandingkan pada seteru pra dan pasca Pemilu di Indonesia. Yang juga sempat memanas. Tapi di Amerika Serikat banyak pakar mulai sangsi dan kuatir tentang arah demokrasi yang sedang terjadi. Penulis menyimak buku How Democracies Die (Bagaimana Demokrasi Mati) yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2020), kedua ahli ini memang sejak awal meragukan kepemimpinan Trump dalam memimpin AS, jauh sebelum pencoblosan Pilpres AS pekan lalu. Mereka bahkan telah meramalkannya akan kalah di Pilpres tahun ini.

Amerika Serikat memang menjadi kiblat sejumlah hal, tetapi mengenai hak pilih dan cara transisi demokrasinya saat ini mulai cukup meragukan kita. Tapi akan terus belajar dari sana, minimal bagaimana mereka mengelola pemilihan umum yang justru partisipasi pemilihnua menaik meski di tengah pandemi Covid-19.

Michael Mc Donald, profesor Universitas Florida yang mengelola Proyek Pemilu AS dalam beritasatu.com sebelumnya memprediksi partisitipasi akan mencapai sekitar 150 juta pemilih, disebut mewakili 65 persen pemilih. Rekor partisipasi di AS sejak tahun 1908. Michael Traugott profesor ilmu politik di Universitas Michigan juga menyitir jumlah pemilih yang tinggi lihat medcom.id.

Amerika Serikat memang memiliki energi yang berbeda. Itu antara lain yang memungkinkannya akan tetap terdepan dalam sejarah demokrasi di dunia. Walaupun negeri ini: Indonesia tetap lebih baik dalam mengelola tahapan pemilihan dan suara pemilih. Dalam urusan demokrasi kita dapat berdiri sejajar dengan kiblat tersendiri.

Wallahu’alam…

Ilustrasi: Tirto.id

error: Content is protected !!