Jakarta– Anggota DPR RI Muh Harris memberikan pandangannya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi BBM khusus bagi kendaraan berpelat kuning, termasuk angkutan umum. Langkah ini dianggap strategis untuk mendukung sektor transportasi publik, namun perlu didasarkan pada kajian mendalam dan implementasi yang tepat.
Muh Harris, menegaskan pentingnya kajian komprehensif terhadap manfaat subsidi BBM bagi pelat kuning.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau,” ujar Muh Harris, Sabtu (30/11).
Kajian tersebut mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi dapat mendukung upaya peningkatan aksesibilitas transportasi publik yang lebih baik dan berkeadilan.
Anggota DPR dari dapil Jateng I ini memberikan sejumlah catatan penting terkait kebijakan ini, di antaranya subsidi harus diarahkan hanya kepada pihak yang benar-benar berhak, yakni angkutan umum yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.
“Untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan sistem digitalisasi dan pendataan yang akurat dalam distribusi subsidi. Subsidi diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga tarif transportasi umum tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ulas Harris
Harris menyadari Implementasi kebijakan ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, DPR, dan operator transportasi. Dirinya meminta kebijakan ini agar implementasinya tepat sasaran dan transparan.
“Kami ingin memastikan subsidi ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya strategis membangun sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui kebijakan ini, diharapkan transportasi umum dapat menjadi pilihan utama masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pengurangan kemacetan dan emisi karbon di perkotaan. (Pranoto Adi)
