SALATIGA – Situasi politik di Kota Salatiga tengah mengalami dinamika. Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Nasdem, Alexander Joko Sulistyo, menyampaikan kekhawatiran terkait dugaan adanya intervensi oleh walikota terpilih yang belum dilantik dalam pengambilan kebijakan pemerintahan, padahal saat ini pemerintahan masih dijalankan oleh pejabat walikota (PJ).
Salah satu dampak yang muncul adalah penundaan kunjungan kerja yang telah direncanakan jauh-jauh hari oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salatiga.
Alexander menyatakan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) hendaknya mempertimbangkan kewenangan pejabat walikota (PJ) yang saat ini menjalankan tugas, mengingat walikota terpilih masih dalam proses pelantikan. Menurutnya, keputusan tersebut belum sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Walikota terpilih sebaiknya menunggu pelantikan resmi sebelum terlibat dalam pengambilan keputusan yang telah berjalan, karena saat ini tugas dan tanggung jawab masih dipegang oleh PJ,” ujarnya kepada harian7.com, Minggu (8/2/2025). Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan melalui sinergi antar lembaga dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Sejalan dengan pandangan tersebut, anggota Fraksi Nasdem, Yusup Wibisono, S.H., menambahkan bahwa peran Sekda sebaiknya dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh pihak yang belum memiliki wewenang resmi.
“Perlu dicatat bahwa arahan yang seharusnya diikuti adalah dari pejabat yang sedang menjalankan pemerintahan, yakni PJ Walikota, mengingat walikota terpilih masih menunggu proses pelantikan,” kata Yusup.
Ia juga menyarankan agar Sekda melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PJ Walikota sebelum mengambil keputusan yang dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi mengganggu kelancaran administrasi pemerintahan daerah.
Selain itu, Fraksi PDI-P dan Nasdem mencatat adanya kegiatan pengukuran di rumah dinas yang saat ini ditempati oleh PJ Walikota, yang diduga dilakukan oleh perwakilan dari pihak walikota terpilih. Kegiatan tersebut diduga menyebabkan PJ Walikota memutuskan untuk pindah lebih awal dari jadwal semula.
Fraksi PDI-P dan Nasdem menekankan pentingnya pemerintahan yang dijalankan berdasarkan prinsip etika, sinergi antar lembaga, dan kepentingan publik. Mereka berharap semua pihak dapat bekerja secara kolektif demi terciptanya pemerintahan yang harmonis dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Salatiga yang dihubungi terkait persoalan ini menyatakan, “Sedang dalam perjalanan, mohon maaf,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
