JAKARTA– Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) diwarnai komentar para anggota dewan terkait perpanjangan SIM, STNK, dan Pajak Kendaraan Bermotor/Bermobil (PKB) yang dianggap membebankan masyarakat.
Anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menganggap bahwa perpanjangan SIM hanya bikin warga perlahan-lahan mati.
“Kalau kita mau serius, Pak Ketua, nggak usah ngomong yang lain-lain, tadi disinggung soal orang meninggal di jalan raya, okelah itu. Tapi jauh penting ini (perpanjangan SIM dan STNK) bikin orang meninggal pelan-pelan,” ujar Benny dalam RDP bersama Korlantas, yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Rabu (4/12)
Benny juga menyinggung soal perpanjangan SIM yang membuat rakyat kecil semakin terbebani. Benny mencontohkan, warga NTT yang ingin membuat SIM harus pergi ke Kupang karena terkadang mesin perpanjang SIM di kabupaten rusak.
“Di sini bayangkan (uang yang terkumpul dari) perpanjangan SIM aja bisa sampai Rp 1 triliun dan SIM itu bapak Korlantas adalah orang-orang kecil, di daerah saya di NTT, untuk memperpanjang SIM harus datang ke Kupang,” jelas pria kelahiran Manggarai, NTT, ini.
“Di kabupaten pun susah karena tiba-tiba mesin rusak dan SIM tidak bisa diperpanjang. Mereka yang tidak bisa memperpanjang SIM akibat mesin rusak tetap membawa kendaraan, kemudian ditangkap dengan alasan SIM sudah mati,” lanjut Benny
Benny menambahkan, akhirnya masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya dobel lantaran harus pergi naik pesawat dan menginap.
“Yang mati tuh SIM-nya masa rakyat menjadi korban. Coba bayangkan ke Kupang naik pesawat hanya buat memperpanjang SIM. Harga pesawat ke Kupang dari NTT sama dengan harga pesawat dari Jakarta ke Thailand,” kata Benny.
