Redesain Pilkada Partisipatif di Era Covid-19

Redesain Pilkada Partisipatif di Era Covid-19

Advertisements

Oleh: Dr. Idham Holik, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat

Akhirnya, Rabu, 9 Desember 2020 disetujui sebagai hari pemungutan suara Pilkada/Pemilihan Serentak. Keputusan tersebut disepakati oleh Komisi II DPR RI pada tanggal 14 April 2020 atas usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Serentak. Jadi di antara tiga Opsi yang diusulkan oleh KPU RI, Opsi A yang disetujui. Penundaan pemungutan suara selama tiga bulan dengan catatan masa tanggap darurat pendemi Covid-19 dapat berakhir.

Jika tidak berakhir, DPR dan Pemerintah tak menutup opsi jadwal Pemilihan lainnya yaitu Opsi B atau Opsi C, apabila pandemi tersebut belum bisa dihentikan pada bulan Mei. Dalam Opsi B, pemilihan ditunda 6 bulan atau hari pemungutan suara diusulkan tanggal 17 Maret 2021 dan dalam Opsi C, Pemilihan ditunda 12 bulan  atau 29 September sebagai usulan hari pemungutan suaranya.

Jadi kepastian atas persetujuan usulan Opsi A atau 9 Desember 2020 baru bisa dipastikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah RI dan Penyelenggara Pemilihan (KPU, Bawaslu, dan DKPP) pasca masa tanggap darurat pandemi tersebut berakhir sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pemilihan Serentak tersebut.

Di tengah keyakinan publik optimis dan pesimis atas penyelesaian penyebaran pandemi Covid-19, persetujuan politik tersebut telah menstimulasi kita semua untuk semakin bersatu dan lebih serius dalam melawan pandemi tersebut dengan cara memutus mata rantai penyebarannya. Persetujuan politik tersebut juga menyampaikan pesan bahwa kita semua harus optimis dimana Indonesia diyakini mampu segera menangani penyelesaikan pandemi tersebut. Inilah sebuah keputusan politik optimis yang patut diapreasi.

Sebenarnya tidak hanya Indonesia, pemilihan yang ditunda akibat pandemi global Covid-19 tersebut, tetapi ada puluhan negara lainnya di dunia yang juga menunda pemilunya. Sampai dengan 13 April 2020, International IDEA mencatat setidaknya ada 49 negara dan wilayah di seluruh dunia memutuskan untuk menunda pemilu nasional dan subnasional.

Dengan rincian, ada 7 negara di wilayah Afrika, 13 negara wilayah Amerika (khusus di Amerika Serikat ada 15 negara bagian), 17 negara di wilayah Eropa, 4 negara di wilayah Oseania; dan 8 negara di wilayah Asia (termasuk Indonesia, yang kini rencananya akan dilanjutkan kembali).

Sebaliknya, di tengah kekhawatiran pandemi tersebut, setidaknya ada 16 negara dan wilayah yang tetap mengadakan pemilu nasional atau subnasional seperti yang direncanakan semula –mulai 2 Maret hingga 14 April 2020. Selain ke-16 negara tersebut, pada 15 April 2020, Korea Selatan juga tetap mengadakan pemungutan suara pemilu parlemen (parliamentary elections). Jadi totalnya ada 17 negara yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Dalam rangka mempersiapkan kelanjutan tahapan Pemilihan Serentak berdasarkan Opsi A dimana 9 Desember 2020 sebagai hari pemungutan suara, penting bagi kita semua untuk mengkaji penyelenggaraan pemilu yang sukses di tengah ancaman pandemi Covid-19.

error: Content is protected !!