Jurnal Warga

Catatan

Sifat Hukum Larangan Salat Jamaah di Masjid

Advertisements

Oleh : Sahran Raden (Komisioner KPU Provinsi Sulteng)

Ada satu pertanyaan yang menarik, saat semalam kami menggelar kegiatan Tadarus Demokrasi bertepatan malam ke 4 bulan suci Ramadhan, dengan Tema “Demokrasi dan Kostitusi Indonesia.”

Salah seorang peserta diskusi bertanya, bagaimana keberlakuan hukum pelarangan sholat jamaah di masjid di masa pandemik Covid 19 oleh pemerintah. Sebab selain ada masjid yang benar-benar tutup, ada juga masjid yang menggelar sholat lima waktu dan tarawih berjamaah.

Pertanyaan ini menarik sehingga saya ingin mengkonstrusikannya ke dalam pemahaman hukum, yakni :

Pertama, saya sampaikan bahwa memang kita semua turut bersedih karena sebagai muslim kita tidak dapat berjamaah di masjid di mana kita memiliki keyakinan teologis bahwa sholat berjamaah di masjid memiliki derajat kemuliaan yang tinggi ketimbang di rumah. Namun karena disebabkan ada halangan syari’i maka kita tidak bisa sholat jamaah di masjid. Menjaga kesehatan adalah fardhu ain sedangkan sholat berjamaah di masjid adalah fardhu kifayah.

Sebagaimana satu kaidah ushul fiqh berbunyi bahwa Menghindari keburukan harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan (dar’ul mafasid muqaddamun ‘alaa jalbil mashalih)

Kedua, pemberlakuan Larangan pemerintah sholat jamaah di masjid dimasa Covid-19, ada dua kategori. Yakni daerah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan daerah yang berdasarkan pada SE Menteri Agama tentang beribadah selama masa pendemik Covid-19. Keduanya secara substansi melarang umat Islam untuk sholat berjamaah di masjid. Secara sosiologis bahwa penyebaran dan Penularan Corona sangat berpotensi melalui kerumunan massa dan berkumpul dengan jamaah yang lebih besar.

Ketiga, bahwa pelarangan itu dibuat dalam bentuk kebijakan hukum pemerintah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 14/2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah selama Covid-19 bahwa menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. Serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Ini ada dua kategori pula yakni daerah yang terpapar Covid 19 berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi, atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang tidak dapat dilaksanakan sholat jamaah di masjid, akan tetapi daerah yang kawasan penularannya masih rendah bisa sholat jamaah di masjid.

Keempat, melihat perkembangan penularan corona yang begitu cepat dan meluas, maka saat ini hampir tidak ada daerah yang kawasannya aman semua berada di zona yang penularannya tinggi. Sebab penyebaran virus ini sudah bersifat meluas melalui transmisi lokal. Maka sewajarnya semua daerah tidak dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid apalagi setiap kepala daerah telah menetapkan status daerahnya dalam keadaan darurat khusus kesehatan.

Maka dasar kita itu sepanjang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang terhadap suatu status daerah. Sebagaimana kaidahnya berbunyi Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan (tasharraf al imam ‘ala raiyyah manuuthun bi al mashlahah).

Kelima. Secara teoritik bahwa dalam hukum Islam dikenal dengan teori kredo atau syahadat di sini adalah teori yang menyatakan bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat.

Teori ini diambil dari Al-Qur’an, diantaranya pada surat Al-Fatihah : 5, Al-Baqarah : 179, Ali Imran : 7, An-Nisa : 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Ini sama dengan teori otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, The Modern Trend of Islam (1950). Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam.

Teori ini menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah. Meskipun Gibb sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan umat Islam terhadap hukum Islam berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas takwanya kepada Allah. Sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek hukum Islam dan ada pula yang taat hanya pada sebagian aspek hukum Islam.

Pages: 1 2

Sifat Hukum Larangan Salat Jamaah di Masjid

The Latest

To Top
error: Content is protected !!