Sifat Hukum Larangan Salat Jamaah di Masjid

Sifat Hukum Larangan Salat Jamaah di Masjid
Advertisements

Keenam. Mengikuti pendapat para imam mazhab seperti imam Asy-Syafi’i yang mengungkapkan teori non-teritorialitas dan Abu Hanifah dengan teori teritorialitas ketika mereka menjelaskan teori hukum. Teori teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah yang memberlakukan hukum Islam. Sementara teori non-teritorialitas dari Asy-Syafi’i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik pada wilayah yang diberlakukan hukum Islam maupun pada wilayah yang tidak diberlakukan hukum Islam.

Pemahaman  tersebut tentu saja relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermadzhab Syafi’i. Oleh karena itu teori ini pada dasarnya telah mengakar pada setiap individu muslim.

Ketujuh, kekuatan berlakunya hukum memiliki tiga macam kekuatan yakni kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kekuatan berlakunya suatu hukum positif jika diidentikkan dengan hukum dalam mencapai tujuannya, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum selalu dalam keadaan bergerak, artinya bahwa proses pemositifan kaidah hukum ke dalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang.

Kedelapan. Meminjam perkataan Mahfud MD, bahwa yang dimaksud yang melawan pemerintah karena tidak mau mematuhi larangan berkumpul, bisa dipidana, bukan berkumpulnya itu sendiri. sanksi bagi pihak yang melawan keputusan pemerintah terdapat di Pasal 214 dan 216 KUHP.
Pasal 214 KUHP berbunyi:
(1) Paksaan dan perlawanan tersebut dalam Pasal 212, bila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 216 KUHP berbunyi:

(1): Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Kesimpulannya bahwa keberlakuan hukum terhadap pelarangan sholat jamaah di masjid telah bersifat non-teritorial, artinya tidak lagi berdasarkan adanya zonasi akan tetapi secara universal berlaku untuk semua daerah. Hal ini karena tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu suatu kemanfaatan hukum.
Salah satu tujuan berhukum (maqashid al syariat) adalah hifz al nafs, yaitu setiap pelaksanaan hukum harus memelihara kelangsungan hidup manusia, karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan yg berakibat hilangnya keberadaan manusia.

Salus Populi Suprema Lex Esto_, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. (Marcus Cicero)

Semoga manfaat.
Wallahu ‘alam bisawwaf. ( Semua kembali. Kepada Allah, yang mengetahui atas segala sesuatu).

Palu, 27 April 2020, 4 Ramadhan 1441 H

Foto Ilustrasi : Tribun Aceh

 

Pages: 1 2
error: Content is protected !!